Mengatasi Potensi Kerawanan Menuju Pemilu Berintegritas

Hidayatullah. (Foto Koleksi Pribadi)

17/04/2019 245

Potensi Kerawanan

Serangkaian tahapan menuju hari pemungutan suara sudah terlewati. Agar pelaksanaan pemungutan suara di 17 April 2019 dapat berjalan secara jujur dan adil maka semua pihak diharap mampu mengidentifikasi sejumlah potensi kerawanan yang mungkin terjadi hingga hari pemungutan suara selesai.

Belajar dari pengalaman selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilgub Sultra 2018) yang baru saja berlalu dan Pemilu sebelumnya, tentu masyarakat bisa mengukur potensi kerawanan yang bakal timbul pada Pemilu "5 Kotak" tersebut. Kompleksitas yang bakal lebih beragam setidaknya harus menjadi perhatian agar Pemilu serentak 2019 dapat dikelola dengan sangat baik oleh pihak penyelenggara mengingat masih banyaknya potensi kecurangan yang akan mengancam kedaulatan pemilih.

Saat ini sudah memasuki pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, adanya kerumitan dalam teknis pemilihan. Persoalan pemberitahuan memilih (C6), Pemilih pindahan A5, menumpuknya pemilih di TPS, surat suara yang tertukar Dapil, kekurangan surat suara, problem suara tidak sah serta penghitungan suara akan semakin rumit dan memakan waktu yang cukup lama karena pemilihan dilaksanakan terhadap 5 kotak yang tersedia di TPS yang membutuhkan kesehatan fisik yang prima,  kecermatan dan sinkronisasi akurat. Hal ini tentunya menambah beban petugas KPPS yang berada d lapangan. Jika penyelenggara tidak menyiapkan secara tepat maka bisa berdampak pada suara pemilih yang mungkin dicurangi atau terciderai.

Untuk itu saatnya membangkitkan kerelawanan bagi para pemilih yang mesti mulai berpartisipasi (Mengawal dan Menjaga Suara Pemilu 2019). Karena partisipasi masyarakat akan menentukan integritas hasil Pemilu 2019 ini.

Syarat Pemilu Yang Berintegritas

Selain partisipasi masyarakat, ada enam syarat terciptanya Pemilu berintegritas. Dengan terpenuhinya Enam syarat itu adalah pertama, regulasi yang jelas dan tegas; kedua, peserta pemilu yang taat aturan; ketiga, Pemilih cerdas dan partisipatif; keempat, birokrasi, ASN, TNI, Polri harus netral; kelima, penyelenggara yang kompeten dan berintegritas tinggi; keenam, media yang independen. 

Tetapi titik tekan kita adalah bahwa kunci utama itu ada pada penyelnggara Pemilu disemua jenjang. Kita berkewajiban untuk menjaga supaya penyelenggara pemilu tidak keluar dari trust, aturan dan etika. Khusus soal etika penyelewenggara Pemilu agar pula menegakkan peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Selain itu penyelenggara pemilu perlu meningkatkan sinergi dengan stake holder pemilu dalam rangka mewujudkan pemilu yang berintegritas dan beretika sebagai wujud dari prinsip pemilu yang Luber, jujur dan adil.

Setiap penyelenggara Pemilu harus memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi untuk merawat dan melayani pemilih dan peserta agar terjaga nilai-nilai demokrasi dan pemilu bersih adil dan berintegritas.

Kendari, 14 April 2019

Hidayatullah, SH
TPD DKPP RI Prov.Sultra 
(Unsur Masyarakat)