Mengurai Perpolitikan Malaysia 2020

Mahathir Muhammad dan Anwar Ibrahim

03/03/2020 128

LABRITA.ID - Pengunduran diri dan pengangkatan sementara Mahathir Muhammad sebagai PM memunculkan banyak spekulasi. Kepala pemerintahan tertua di dunia ini sudah terbuka terhadap media. Ia pun telah melakukan beberapa langkah politiknya.

Yang Dipertuan Agung Sultan Abdullah Riayatuddin Almustafa Billah Shah tak memiliki pilihan selain mengangkat kembali Tun M sebagai perdana menteri sementara. Beberapa media tak menyebutkan berapa lama jabatan perdana menteri sementara ini.  Sultan Abdullah akan berada dalam situasi rumit dan menanggung seluruh beban politik bila menunjuk selain Tun M.

Sultan Abdullah mulai memainkan peran strategis politik Malaysia. Ia menerima satu persatu anggota legislatif untuk menjajaki peluang Mahathir. Sultan menghindari kepentingan partai politik dan menghendaki sikap perorangan anggota legislatif. Sepanjang 2018-2020, berkali-kali anggota legislatif memindahkan dukungannya kepada partai pendukungnya dan bergabung dengan koalisi kompetitor.

Tokoh kuat setelah Mahathir adalah Anwar Ibrahim. Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR) ini mampu mengangkat partainya menduduki peringkat kedua di pemilu 2018. PKR menjadi pemimpin dari koalisi Pakatan Harapan (PH) yang secara bersama berhasil menguasai 139 dari 222 kursi legislatif. PH mendudukkan Mahathir sebagai perdana menteri untuk periode kedua saat berumur 92 tahun.

Namun partai ini juga memiliki banyak masalah. Wakil Presiden PKR, Mohammad Azmin Ali dipecat dari Partai karena mencoba membentuk koalisi baru dengan UMNO. Setelah pemecatan tersebut, Azmin bersama Zuraida Kamaruddin berhasil mengajak 10 legislator PKR untuk keluar bersama dan bergabung ke oposisi.

Oposisi yang dimotori UMNO juga dirundung lebih banyak masalah setelah mundurnya Mahathir dari perdana menteri periode pertama. Persaingan antar elit partai dengan intrik-intriknya merupakan catatan penting dalam periode ini. PM Najib Razak terbilang mampu mengkonsolidasikan elit UMNO yang selalu memenangkan pemilu paska kemerdekaan Malaysia. Tahun 2018 adalah tahun ketidakberuntungan putra PM Malaysia kedua Tun Abdul Razak Husein.

Korupsi dengan 42 kasus yang dituntutkan kepada Najib menghancurkan kepemimpinan dan bangunan partai terbesar Malaysia tersebut. Sebagian tokohnya termasuk Mahathir yang berseteru dengan Najib membentuk Partai Bersatu membelah UMNO. Tak adanya tokoh kuat di UMNO pasca Najib menjadi tersangka semakin menurunkan reputasi partai tersebut.

Langkah Sultan Abdullah mencabut mandat kabinet dan Wakil PM Wan Azizah Wan Ismail membuat seluruh tokoh dan partai politik kembali ke titik awal. Lobi dan negosiasi untuk membentuk pemerintahan baru akan mewarnai perpolitikan Malaysia sepekan ke depan.

Hanya Tun M yang memiliki posisi politik jelas sebagai perdana menteri sementara. Koalisi bisa saja terbentuk bila Tun M memainkan politik yang cerdas dan bijak. Mengundurkan diri dari Partai Bersatu terlihat memperlemah posisi tawar Mahathir, tetapi di sisi lain menarik bagi partai politik yang ada. Tun M sedang memainkan peran profesional yang menjadi korban intrik politik.

Tanpa pemilu adalah skenario paling sulit karena membutuhkan lobi dan negosiasi yang kuat. Tun M, bisa membentuk koalisi dengan UMNO sebagai tulang punggungnya. Namun perseteruan Tun M dengan petinggi UMNO dalam 5 tahun terakhir menjadi penghalang. Mahathir dan UMNO tidak bisa saling percaya karena sejarah saling menjatuhkan di antara mereka sendiri.

Koalisi Pakatan Harapan bisa dipertahankan dengan 2 skenario. Dengan kursi 102 di legislatif, Pakatan Harapan hanya perlu mencari 10 tambahan. PAS adalah satu-satunya partai yang bisa diajak membentuk koalisi baru dengan 17 kursi. Peluangnya, PAS tidak terlibat pertarungan sengit saat pemilu 2018 dan bergabung setelah pemilu selesai. Tantangannya adalah mempertemukan PAS dengan DAP yang telah lebih dulu di dalam Pakatan.

Skenario paling rasional adalah secepatnya diadakan pemilu. Yang paling diuntungkan adalah Pakatan. Ketiadaan tokoh kuat di oposisi dan mengutamakan kepentingan kelompok bertambah kuat. Tun M sendiri harus memiliki partai politik untuk dapat melanjutkan cita-citanya memperbaiki Malaysia. Secara umum, hanya partai Amanah yang berada dalam koalisi Pakatan Harapan yang bisa menawarkan posisi politik strategis dalam partai kepada Mahathir. Dengan Tun M, amanah bisa naik 2 atau 3 kali lipat dari 2018. Amanah hanya perlu bersabar hingga 4 tahun ke depan. Bila Tun M hendak membentuk partai baru, pengalaman pecah kongsi dengan Partai Bersatu merupakan pengalaman berharga.

PKR akan memasuki tahap konsolidasi internal berikutnya setelah pemecatan Azmin. Kubu Azmin sudah tuntas di dalam organisasi PKR. Anwar Ibrahim hanya perlu terus menatap ke depan untuk Malaysia.

Partai Bersatu dan Kubu Azmin akan kehilangan posisi tawar setelah Tun M menyatakan ke publik menolak berkoalisi dengan UMNO. Alasan mereka keluar dari Pakatan menjadi tidak masuk akal dan terlihat mengutamakan ambisi pribadi dibandingkan membangun Malaysia.

Yang perlu digaris bawahi, Tun M dan Anwar Ibrahim perlu mempertimbangkan batas ambisinya sebagai PM Malaysia. Politisi senior Malaysia sudah terjebak dalam sengkarut permusuhan. Buatlah Najib sebagai tanda berakhirnya suatu era politik Malaysia. Tun M dan Anwar harus membangun politik baru Malaysia yang lebih visioner dan mengedepankan Malaysia baru. Tun M dan Anwar bersama perlu mendorong politisi muda yang bebas dari ‘dosa’ masa lalu. Pada pemilu berikutnya lagi, Malaysia juga bisa dikenal tidak hanya karena PM tertua dan menteri milenial-nya tapi dikenal dengan PM milenial-nya.

Penulis: Rizal