Sekda Kota Kendari Minta OPD Percepat Penginputan SIPD
LABRITA.ID - Sekretaris Daerah Kota Kendari, Hj Nahwa Umar meminta OPD lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari untuk mempercepat Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Paslanya, penginputan SIPD OPD Kota Kendari masih ada yang dibawah 50 persen (berwarna merah).
Hal ini disampaikan Sekda saat menghadiri Rapat Koordinasi dan Pengawasan (Rakorwas) dengan tema "Jaga Kendari Jaga Integritas Diri" yang diinisiasi Inspektorat Kota Kendari, Senin (1/11) di media Center Inspektorat Kota Kendari secara hybrid.
“Saya tidak mau, tinggalkan yang berwarna kuning agar dipush lagi, jangan karena tidak lagi merah terus berhenti sampai disitu karena yang kuning itu baru mencapai 50 an persen,” ungkap Sekda Kota Kendari di lansir dari laman website Pemkot Kendari, kendarikota.go.id.
Dirinya meminta OPD segera menyelesaikan penginputan APBD 2022 agar bisa segera diusulkan untuk ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Jenderal ASN Kota Kendari ini mengakui bahwa, Kota Kendari merupakan salah satu daerah di Indonesia yang cepat merespon perubahan aturan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Perda Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Respon yang cepat itu sehingga Kota Kendari mendapatkan penghargaan dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.
“Kita (Kota Kendari, red) akan menjadi pemateri melalui virtual untuk seluruh Indonesia sebagai percontohan peraturan daerah PBG karena tercepat dan terbagus,” cetus Sekda.
Sementara itu, Inspetur Kota Kendari, Syarifuddin menjelaskan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Inspektorat saat ini dimulai dari perencanaan hingga pelaporan.
Hingga triwulan tiga tahun 2021 Inspektorat Kota Kendari sudah melakukan fungsi penjamin (insurance) sebanyak 178 kegiatan baik berupa audit, evaluasi dan review.
Katanya, untuk capaian MCP hingga 1 November ini Kota Kendari masih berada pada posisi 9 dari 500 an kabupaten kota di Indonesia dengan persentase 78,33 sudah berada pada posisi hijau.
“Kalau indeksnya sebenarnya dengan angka 78,33 itu sudah hijau dan itu satu-satunya kita di pemerintah Sulawesi Tenggara yang sudah mendapat level hijau, tapi itu tetap menjadi tantangan buat kita,” tutupnya.
