Melemahnya Rupiah Terhadap Dolar Dinilai Akan Berimbas kepada Sektor Kesehatan Nasional
Melemahnya Rupiah Terhadap Dolar Dinilai Akan Berimbas kepada Sektor Kesehatan Nasional
LABRITA.ID – Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dinilai berpotensi memberikan dampak luas terhadap sektor kesehatan nasional, mulai dari meningkatnya biaya produksi obat, tekanan terhadap industri farmasi, hingga berisiko membebani pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Anggota Komisi IX DPR RI dari PDI Perjuangan, Edy Wuryanto, mengingatkan pemerintah agar segera mengantisipasi dampak gejolak kurs terhadap sektor kesehatan. Menurutnya, industri farmasi menjadi salah satu sektor yang paling rentan karena masih bergantung pada impor bahan baku obat dari luar negeri.
Saat ini, sekitar 85 hingga 95 persen kebutuhan bahan baku industri farmasi nasional masih didatangkan dari luar negeri, terutama dari Tiongkok dan India. Kondisi tersebut membuat biaya produksi obat sangat dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
“Saat rupiah melemah, harga bahan baku impor otomatis menjadi lebih mahal. Akibatnya, biaya produksi obat meningkat dan tekanan akan dirasakan oleh seluruh rantai layanan kesehatan,” kata Edy dalam keterangannya.
Ia menjelaskan, kenaikan biaya produksi akibat pelemahan kurs tidak serta-merta dapat diimbangi dengan kenaikan harga jual obat. Pasalnya, banyak produk farmasi yang masuk dalam program pemerintah maupun sistem e-katalog sehingga penyesuaian harga tidak bisa dilakukan secara cepat.
Kondisi itu membuat perusahaan farmasi harus menanggung tambahan beban operasional yang berpotensi memengaruhi kondisi keuangan mereka. Jika berlangsung dalam jangka panjang, situasi tersebut dikhawatirkan akan mendorong produsen mengajukan penyesuaian harga obat.
“Perusahaan farmasi harus menanggung kenaikan biaya produksi, sementara harga jual obat belum tentu bisa langsung naik. Kalau kondisi ini berlangsung lama, produsen pasti akan mengajukan penyesuaian harga,” ujarnya.
Dampak pelemahan rupiah, lanjut Edy, tidak hanya dirasakan industri farmasi. Rumah sakit, fasilitas kesehatan, serta sistem pembiayaan kesehatan nasional juga berpotensi menghadapi tekanan yang lebih besar apabila harga obat mengalami kenaikan.
Fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan diperkirakan akan merasakan dampaknya secara langsung. Kenaikan harga obat dapat meningkatkan beban pembiayaan JKN yang saat ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga keberlanjutan layanan kesehatan bagi masyarakat.
Selain persoalan biaya, Edy juga menyoroti potensi gangguan rantai pasok obat. Ketergantungan yang tinggi terhadap bahan baku impor membuat ketersediaan obat di dalam negeri rentan terganggu ketika terjadi gejolak ekonomi dan pelemahan nilai tukar.
“Jika tidak diantisipasi, kondisi tersebut dapat memicu berkurangnya ketersediaan obat dan memaksa pasien membeli obat secara mandiri,” tegasnya.
Karena itu, Edy menilai pemerintah perlu mengambil langkah yang lebih strategis dengan mempercepat pembangunan kemandirian farmasi nasional. Menurutnya, solusi jangka panjang tidak cukup hanya menjaga stabilitas nilai tukar, tetapi juga mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku obat.
Ia menyoroti masih terbatasnya dukungan terhadap pengembangan bahan baku farmasi dalam negeri, baik dari sisi riset maupun investasi. Padahal, Indonesia memiliki sumber daya alam yang berpotensi dimanfaatkan untuk mendukung produksi bahan baku farmasi lokal.
“Selama ketergantungan impor masih sangat tinggi, setiap kali rupiah melemah kita akan menghadapi masalah yang sama. Pemerintah harus serius memperkuat riset, mendukung perguruan tinggi, BRIN, dan industri farmasi untuk mengembangkan bahan baku lokal,” ungkapnya.
Edy menegaskan, keberhasilan mewujudkan kemandirian farmasi nasional sangat bergantung pada komitmen pemerintah dalam menyediakan dukungan anggaran yang memadai serta kebijakan yang berpihak pada penguatan industri farmasi dalam negeri.
“Kemandirian farmasi tidak akan lahir tanpa keberpihakan anggaran dan political will yang kuat dari pemerintah,” pungkasnya.(lb-01)
