Menteri PKP Maruarar Sirait Tinjau Program Bedah Rumah di Kota Kendari
Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Wali Kota Siska Karina Imran saat meninjau lokasi program bedah rumah. Foto: Dinas Kominfo Kota Kendari.
LABRITA.ID – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung kondisi rumah warga sekaligus meluncurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2026 di kawasan pesisir Kelurahan Poasia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Jumat (29/5/2026). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat penanganan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Sulawesi dan Gorontalo.
Dalam kegiatan itu, Maruarar Sirait didampingi Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Keduanya turun langsung melihat kondisi rumah-rumah warga yang selama ini hidup dalam keterbatasan, mulai dari bangunan yang sudah lapuk, minim sanitasi, hingga rumah yang nyaris roboh.
Maruarar mengatakan, program BSPS tahun 2026 mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Di Sulawesi Tenggara, jumlah bantuan bedah rumah naik dari 1.129 unit pada 2025 menjadi 8.973 unit pada 2026.
“Kenaikannya sampai 742 persen. Ini bukti keberpihakan Presiden Prabowo kepada rakyat kecil yang membutuhkan rumah layak huni,” ujar Maruarar.
Saat meninjau kawasan pesisir Poasia, Maruarar juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Kendari dalam menyukseskan program penanganan rumah tidak layak huni. Menurutnya, pemerintah daerah telah menyiapkan rumah susun sebagai alternatif hunian sementara bagi warga yang rumahnya akan diperbaiki.
“Saya senang sekali, Bu Wali Kota juga tadi siapkan rusun jadi warga bisa pindah. Itu artinya ada gotong royong antara pemerintah pusat dan pemerintah kota,” katanya.
Ia menegaskan, peningkatan kuota BSPS tersebut juga tidak terlepas dari dukungan DPR RI, khususnya Komisi V yang memperjuangkan tambahan alokasi bantuan rumah bagi masyarakat Sulawesi Tenggara.
Pada tahun 2026, sebagian besar bantuan BSPS difokuskan untuk wilayah pesisir dengan alokasi 7.238 unit. Sementara itu, wilayah perdesaan mendapat 902 unit dan kawasan perkotaan sebanyak 833 unit.
Khusus Kota Kendari, pemerintah menyiapkan 548 unit bantuan rumah yang tersebar di 11 kecamatan. Jumlah tersebut meningkat tajam dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai 121 unit.
Program BSPS menyasar masyarakat berpenghasilan rendah dengan nilai bantuan peningkatan kualitas rumah sebesar Rp20 juta per unit. Salah satu calon penerima bantuan di Kelurahan Poasia bahkan tercatat hanya memiliki penghasilan sekitar Rp1 juta per bulan.
Selain peluncuran secara langsung di Kendari, kegiatan tersebut juga terhubung melalui video konferensi dengan sejumlah kepala satuan kerja dan penerima bantuan di berbagai provinsi di Sulawesi dan Gorontalo. Melalui sambungan virtual tersebut, Menteri PKP memantau kesiapan pelaksanaan pembangunan rumah di sejumlah daerah.
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III, Bahtiar, menjelaskan bahwa program BSPS tahun ini diproyeksikan mampu menyerap sekitar 35.892 tenaga kerja.
“Total tenaga kerja yang terserap sekitar 35.892 pekerja dengan dukungan tenaga pendamping teknis dan pemberdayaan masyarakat,” jelas Bahtiar.
Menurutnya, tenaga pendamping memiliki peran penting mulai dari verifikasi calon penerima bantuan, penyusunan anggaran pembangunan, pengawasan kualitas bangunan, hingga memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai program bedah rumah merupakan bentuk nyata kehadiran negara bagi masyarakat miskin. Ia mengaku tersentuh setelah melihat langsung kondisi rumah warga di kawasan pesisir Kendari.
“Kita ingin masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan pemerintah bisa merasakan kehadiran negara,” kata Tito.
Ia menegaskan bahwa program BSPS bukan sekadar pembangunan fisik rumah, melainkan bagian dari upaya pemerintah mengurangi backlog perumahan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Masalah rumah tidak layak huni ini harus terus dikurangi dari tahun ke tahun,” ujarnya.
Peluncuran program BSPS di Kota Kendari turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri, Kepala BPS RI, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae beserta anggota Komisi V DPR RI Ahmad Safei, Wali Kota Kendari, Wakil Wali Kota Kendari, Forkopimda, serta sejumlah pejabat pusat dan daerah. Pemerintah berharap program tersebut mampu menghadirkan hunian yang lebih sehat, aman, dan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Sulawesi dan Gorontalo.
