Pajak Sumur Bor di Kendari, Kepala BP2RD: Untuk yang Dikomersilkan

Salah Satu Sumur Bor Milik Warga Kendari. (Foto: Labrita.Id)

11/01/2020 709

LABRITA.ID - Pemerintah Kota Kendari pada 8 Januari 2020 mengajukan Raperda mengenai pajak air bawah tanah ke DPRD Kota Kendari.  

Terkait hal tersebut, seketika menjadi perbincangan masyarakat. Terlihat di lini masa pengguna media sosial di Kota Kendari disesaki sejumlah argumentasi.

Baca Juga: 2020, Pemkot Kendari Janji Benahi PDAM

Menanggapi hal ini, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Kendari, Sri Yusnita mengatakan nantinya pajak untuk air bawah tanah (sumur bor) dikenakan hanya untuk yang dikomersilkan.

"Pajak air bawah tanah hanya untuk yang dikomersilkan, bukan untuk penggunaan rumah tangga atau pribadi. Perda kita demikian," jelasnya kepada Labrita.Id melalui sambungan WhatsApp, Jumat (10/1/2020).

Baca Juga: Wali Kota Kendari Rencanakan Sulap Sampah Jadi Listrik

Ia mengurai, pemberlakuan pajak air bawah tanah ini sejalan dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Pasal 67 tentang Pajak Air Tanah.

Ia juga mengungkap pajak air bawah tanah di Kota Kendari sebenarnya telah ada sejak 2011 dan termasuk dalam Perda Nomor 2 Tahun 2011.

Baca Juga: Solusikan Penyediaan Air Bersih, Pemkot Kendari Gandeng Investor

"Hanya enam pajak yang ada di dalamnya termasuk pajak air bawah tanah kami ajukan kembali dengan perda tersendiri," jelasnya.

Laporan: Ornalis