Pemkot Kendari Ikut Tandatangani Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Daerah

Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir. (Foto: Humas Kota Kendari)

05/09/2020 34

LABRITA.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari  bersama dengan tiga provinsi dan 74 kabupaten/kota lainnya turut serta menandatangani Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat (PP) dan Pajak Daerah (PD). 

Kegiatan ini berlangsung secara virtual di Aula Cakti Buddhi Bhakti, Gedung Mar'ei Muhammad Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Rabu (26/08/2020).

Baca Juga: Wali Kota Kendari Tambah Insentif RT dan RW Awal 2021

Hal ini dilakukan sebagai bentuk perluasan kerja sama optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah, antara ditjen pajak, ditjen perimbangan keuangan, dan pemerintah daerah.

Dengan adanya penandatanganan kerja sama tersebut, Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir, berharap semua pihak terkait mampu membantu pemerintah Kota Kendari dalam mengoptimalkan peningkatan penerimaan pajak di daerah.

Baca Juga: Menuju Normal Baru, Wali Kota Kendari Cek Kesiapan Rumah Makan dan Pusat Perbelanjaan

"Harapannya dengan adanya kerja sama ini akan ada connecting data antara pemerintah daerah dan pusat. Kita juga berharap KKP dan dirjen pajak yang ada di daerah bisa membantu pemerintah Kota Kendari, sekaligus mendampingi dalam hal teknis," harap Sulkarnain.

Ssmentara itu, Kepala Bappenda Kota Kendari, Sri Yusnita, mengatakan bahwa ruang lingkup kerja sama ini meliputi pertukaran data perpajakan, pelaksanaan pengawasan wajib pajak bersama dalam bidang perpajakan, serta pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP).

Baca Juga: Pajak Sumur Bor di Kendari, Kepala BP2RD: Untuk yang Dikomersilkan

"Pendampingan dan dukungan kapasitas dalam pengembangan SDM perpajakan tentu sangat kami harapkan dapat mendorong peningktan  pendapatan asli daerah sektor pajak di Kota Kendari," terangnya.

Perjanjian kerja sama ini diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan pertukaran dan pemanfaatan data atau informasi perpajakan serta data perizinan, maupun data atau informasi lainnya yang dibutuhkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (to-03)

Tidak Ada Tag