Ikut Pilkada 2020, Kepala Daerah Digantikan Plt atau Pjs

Ilustrasi. (Foto: Labrita.Id)

31/08/2020 179

LABRITA.ID - Tujuh daerah di Sulawesi Tenggara (Sultra), yakni Kolaka Timur, Konawe Selatan, Konawe Utara, Konawe Kepulauan, Buton Utara, Muna, dan Wakatobi bakal menggelar Pilkada serentak pada 9 Desember 2020. 

Ketujuh kabupaten tersebut mengisyaratkan munculnya calon dari kepala daerah baik bupati maupun wakil bupati yang sedang menjabat.

KPU Sulawesi Tenggara (Sultra) telah menegaskan bila nantinya ada kandidat petahana, baik bupati atau wakil bupati aktif yang ikut mendaftar lalu ditetapkan jadi calon, maka wajib menjalani cuti selama masa kampanye berlangsung.

Baca Juga: Maju Pilkada 2020, Kepala Daerah Wajib Cuti

Masa cuti para petahana ditetapkan selama 71 hari, sejak 26 September hingga 5 Desember 2020. Pada masa cuti tersebut, petahana akan digantikan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Penjabat Sementara (Pjs.).
 
“Jika hanya kepala daerahnya, maka tugas dan wewenangnya diambil alih oleh wakil kepala daerah. Statusnya adalah Plt alias pelaksana tugas kepala daerah,” terang Ketua KPU Sultra, La Ode Abdul Natsir Muthalib.
 
Ketentuan terkait itu ada di pasal 66 ayat (1) huruf c UU Nomor 23 Tahun 2014, tentang pemerintahan daerah yang mengatur soal pengambilalihan tugas oleh wakil kepala daerah apabila kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara. Ruang lingkup tugasnya sama dengan kepala daerah.

Baca Juga: Besaran Dana KPU Tujuh Daerah Pilkada 2020 di Sultra

“Hanya saja, tetap mempertimbangkan kepatutan dan kewajaran dalam mengambil kebijakan di daerah. Setiap kebijakan yang diambil sebisa mungkin diketahui oleh kepala daerah definitif, termasuk melaporkan hasil pelaksanaan sebagai Plt kepada kepala daerah setelah selesai menjalani cuti,” jelasnya.
 
Selama menjabat sebagai Plt kepala daerah, penggunaan tanda jabatan adalah tanda jabatan Wakil Kepala Daerah, nomenklatur penulisan dalam dokumen administrasi yang akan ditandatangani adalah Plt. Kepala Daerah. Sedangkan hak keuangannya tetap sebagai wakil kepala daerah.
 
Sementara bagi daerah yang dua pimpinannya ikut kontestasi dan resmi jadi calon, maka keduanya juga wajib cuti di luar tanggungan negara. Daerah tersebut kemudian akan ditunjuk seorang penjabat sementara alias Pjs.
 
“Pejabatnya diangkat dari pejabat pimpinan tinggi pratama pemerintah daerah provinsi atau Kementerian Dalam Negeri untuk Pjs Bupati/walikota, dengan ruang lingkup tugas dan kewenangannya limitatif yang dituangkan dalam SK Mendagri terkait penugasan sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Daerah,” jelasnya.

Pjs. kepala daerah juga dihitung sejak pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah menjalani cuti kampanye hingga selesai. 

“Tugasnya, selain menfasilitasi terselenggaranya Pilkada dengan baik juga melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD,” jelasnya.

Baca Juga: Janji Ketua Gerindra Sultra Jadikan Partainya Terbesar di Sultra

Kewajiban lain seorang Pjs. adalah memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta tak kalah pentingnya adalah menjaga netralitas ASN dalam Pilkada. Pjs juga boleh meneken Perda, sepanjang sudah mendapat persetujuan tertulis dari Kemendagri.
 
“Pjs kepala daerah setiap bulan wajib menyampaikan laporan ke Kemendagri untuk kemudian kinerjanya ditelaah dan dilakukan evaluasi. Jika berkinerja rendah atau buruk bisa diberhentikan, atau bisa juga dilakukan pembinaan,” jelasnya.
 
Seorang Pjs kepala daerah disebut tetap berkedudukan sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama, dan dilarang melakukan perjalanan dinas luar negeri kecuali mendapat penugasan dari Mendagri. (il-02)